Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Dapat Dilanjutkan Ke Dalam Akta Jual Beli Akibat Uang Jual Beli Tidak Diserahkan Oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Perantara Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018)

Bethsyanna Putri Supriadi

Abstract


Notaris/PPAT sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris/PPAT harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Jabatan Notaris/PPAT. Pada kenyataannya terdapat Notaris/PPAT yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Jabatannya, sehingga, Notaris/PPAT tersangkut masalah, salah satunya tindak pidana penggelapan uang jual beli tanah yang dilakukan oleh Notaris/PPAT yang bertindak selaku perantara dalam jual beli. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan kedalam Akta Jual Beli akibat Uang Jual Beli tidak diserahkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018?Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Perantara dalam Jual Beli tanah yang tidak menyerahkan Uang Jual Beli sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Dapat Dilanjutkan ke Dalam Akta Jual Beli . Bentuk penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT menimbulkan akibat hukum terhadap PPJB yang dibuatnya adalah turunnya kekuatan pembuktian akta menjadi akta dibawah tangan, sedangkan terhadap para pihak akibat hukumnya adalah jual beli batal sehingga tidak terjadi perpindahan hak dari penjual kepada pembeli. Notaris/PPAT yang melakukan tindakan tidak menyerahkan uang jual beli tersebut terdapat tiga pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris/PPAT yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga terhadap pekerjaannya sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dengan senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku, menambah wawasan dengan mengikuti penyuluhan atau seminarseminar yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah ataupun oleh organisasi.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Perantara Jual Beli Tanah


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter