AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM YANG BERDASARKAN PUTUSAN DEKLARATOIR YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 53 PK/TUN/2014 TANGGAL 12 AGUSTUS 2014)

Masri Alanwari

Abstract


Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

 

Kata Kunci :Perubahan Susunan Pemegang Saham, Akta PKR, Putusan Deklaratoir.


Full Text:

PDF

References


Buku

Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.

Thong Kie, Tan Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cet.1. Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Undang-undang

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.

Internet

https://media.neliti.com/media/publications/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-memb-38db8cdc.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter