TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM AKTA JUAL BELI DAN PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM YANG DIBUAT DENGAN TANGGAL MUNDUR (BACK-DATED)

Lawrensiea Angelina

Abstract


Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas akta jual beli dan pengalihan hak atas saham PT ABC yang dibuatnya dengan tanggal mundur (back-dated). Hal tersebut terlihat dari tanggal legalisasi salah satu surat kuasa dalam komparisi akta yang melewati tanggal akta itu sendiri. Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, antara lain mengenai bentuk akta autentik itu sendiri yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. Kewenangan penghadap pun menjadi permasalahan dalam akta ini karena pada tanggal akta ditandatangani, secara logis, surat kuasa yang tanggalnya melewati tanggal akta dianggap belum sah dan belum berlaku, sehingga pihak yang menghadap serta bertindak atas nama orang yang dikuasakannya untuk menandatangani akta tidak memiliki kecakapan dalam hal tidak berwenangnya pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan Jabatan Notaris jelas menyatakan sebagai akibat hukum dari ketidakcakapan penghadap akta adalah akta autentik yang bersangkutan juga telah kehilangan autentisitasnya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik atas perilaku Notaris yang tidak jujur dalam membuat akta serta adanya delik pidana jika Notaris terbukti memasukan keterangan palsu, dalam hal ini tanggal yang tidak sebenarnya ke dalam akta autentik. Melihat hal tersebut, Notaris bertanggungjawab penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris; Kode Etik; Tanggal Mundur.

Full Text:

PDF

References


A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

_____. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4322.

_____. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

_____. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kementerian Luar Negeri, Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris, Permenkumham No. 7 Tahun 2016.

_____. Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Kolonial, Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie, Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, tanggal 30 Nopember 1860.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

B. Buku

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

_____. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

_____. Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UI Press, 2009.

Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perdata tentang Perikatan. Medan: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1974.

Damiri, Achmad. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Edisi ke-2. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.

Darmaji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhrudin. Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Gokkel, N.E. Algra. H.R.W. & Saleh Adwinata. Kamus Istilah Hukum. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika 2011.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. Ke Notaris, Raih Asa Sukses. Jakarta, 2009.

Malik, Alfian. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi. Yogyakarta: C.V.Andy Offset, 2010.

Mamudji, Sri. Et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1979.

_____. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Central For Documents and Studies of Business Law, 2003.

Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Pitlo. Pembuktian dan Daluwarsa. Jakarta: Internusa, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur: 1981.

Ridwan, Ignatius Widhyasa. Etika Profesi Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro, 1996.

S. Salim H. Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili. Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang, Jilid 1. Bandung: PT Alumni, 2008.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 17. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum. Jakarta: Yayasan Keadilan, 1988.

_____. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Soerodjo, Irwan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003.

Soesanto, R. Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Subekti, R. dan Tjiptro Sudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

Sumaryono, E. Etika Profesi Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

_____. Etika Profesi Hukum dan Norma Bagi Penegak Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Tan, Thong Kie. Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing , G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.

Widjaja, Gunawan. Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter