PEMBERLAKUAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIIKUTI DENGAN PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Kun Amim Baljun

Abstract


Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pada pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih dahulu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. Terkait dengan SKMHT diatur jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT. Sehingga menimbulkan pernyataan bagaimanakah akibat hukum dari SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT, alasan-alasan yang mengakibatkan SKMHT tidak diikuti dengan pembuatan APHT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada Notaris perlu memastikan terlebih dahulu, apakah syarat administrasi dari Kantor Pertanahan untuk pembuatan APHT dapat dibuat selama jangka waktu SKMHT masih berlaku yang telah diatur dalam Undang-undang, Notaris/PPAT perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya-biaya yang akan ditanggung debitur terkait pemberian Hak Tanggungan atas hak tanah yang belum terdaftar, agar tidak terhambat dalam permasalahan biaya untuk ditingkatkan menjadi APHT.

 

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Full Text:

PDF

References


A. Peraturan Perundang Undangan

Indonesia. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5

Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960.

_______. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU Nomor 4 Tahun 1996, LN. No.

Tahun 1996, TLN No. 3632.

_______. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004, LN.

No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_______. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 2 Tahun 2014, LN. No. 3

Tahun 2004, TLN No. 5491.

_______. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun

, LN. No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696

_______. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah. PP Nomor 37 Tahun 1998, LN. No. 52 Tahun 1998.

_______. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah. PP Nomor 24 Tahun 2016, LN. No. 120 Tahun 2016, TLN No.

_______. Peraturan Kepala Badan Peranahan Nasional tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perkaban Nomor 1 Tahun

_______. Peraturan Kepala Badan Peranahan Nasional tentang Standar Pelayanan

dan pengaturan Pertanahan. Perkaban Nomor 1 Tahun 2010.

_______. Peraturan Kepala Badan Peranahan Nasional tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perkaban

Nomor 8 Tahun 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta:Pradnya Paraminta, 2008.

B. BUKU

Andarsasmita, Komar. Notaris II. Bandung:Sumur,1982.

Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta:UII Pers, 2009.

Arba, H.M. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika, 2015.

Badrulzaman, Mariam Darus. Beberapa masalah hukum dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan hypotheek serta hambatan-hambatannya dalam praktek di Medan. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta:Balai Pustaka, 1994.

ELIPS. Hukum Jaminan Indonesia. Cet. I. Jakarta: Proyek ELIPS, 1998.

Fatahna, Muchlis dan Joko Purwanto. Notaris Bicara Soal Kenegaraan. Jakarta:Watampone Pers, 2003.

Fuady, Munir. Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis). Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001.

HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. cet.10 Jakarta:Rajawali Pers, 2017.

_______. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jakarta:Rajawali Pers, 2016.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Cet.4 Jakarta:Grafika, 2006.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2013.

_______. Tugas dan Kedudukan PPAT Di Indonesia. Jakarta:Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia Edisi Desember No. 6 Tahun XXV, 1995.

Ibrahim, Johny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia, 2008.

Makarao, Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Harta Kekayaan:Hak Tanggungan. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Prajitno, A.A. Andi. Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?. Cet. 1. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas hukum Perjanjian. Bandung: Sumur, 2005.

Rosyadi, Imron. Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi). Depok:Kencana, 2017.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta:Grasindo, 2007.

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998.

Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Cet. 1. Bandung: PT. Alumni, 2004.

Samsaimun. Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia. Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2018.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hak Tanggungan:Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Kedua. UI Press, 1982.

Soesilo, R. RBG/HIR dengan Penjelasan. Bogor:Politeia, 1985.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata: Hukum Benda. Cet. 5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.

_______. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman). Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2001.

Supriadi. Hukum Agraria. Bandung:Sinar Grafika, 2012.

Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta:Erlangga, 1999.

Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan. Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

_______. Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta:Djambatan, 1999.

Widjanarto, SH, MBA. Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan. Cet. I. Jakarta: InfoBank, 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter