PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG (Studi Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST)

Dian Anggriani

Abstract


Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat  memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham. Kepemilikan jumlah saham yang berimbang mengakibatkan deadlock dalam hal pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS atau bahkan ketika kedua pemegang saham tersebut berselisih seperti pada contoh kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak dan bagaimana perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan simpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu PT, tidak diaturnya kepemilikan saham dalam suatu PT dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS serta perlindungan hukum pada pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang secara tersirat diatur dalam UUPT yaitu meminta pembubaran terhadap PT tersebut.

 

Kata Kunci : Saham berimbang, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham

Full Text:

PDF

References


Absori., Hukum Ekonimi berupa Aspek Pengembangan, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998).

Alam, Gandhi Mantan., Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang Melewati Jangka Waktu (Studi Kasus: Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang Melewati Jangka Waktu di PT AMCapital Indonesia), (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, 2012).

Bahari, Adib., Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Chatamarrasjid., Menyingkapi Tabir Perseroan (Piercing of of The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Coon, Walter., Company Law, (Lonman Publisher, 1998).

Fuady, Munir., Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

_________. Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

_________. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, (Bandung: CV Utomo, 2005).

Harahap, M. Yahya., Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Khairandy, Ridwan., Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

Prayitno, A. A. Andi., Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010).

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Usman, Rachmadi., Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: Alumni, 2004).

Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara (LN) Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.

_________, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter