PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG DIGUGAT ATAS AKTA YANG DIBUAT DENGAN TIDAK ADANYA KESEPAKATAN ANTAR PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2018/PT.DKI)

Christine Ingrin Lumban Tobing

Abstract


Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat.  Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. pembuatan akta pengikatan jual beli tersebut diliputi dengan pemalsuan tandatangan atas objek hak guna bangunan atas tanah dan bangunan. Ketika penghadap mengetahui bahwa tandatangan dirinya disalahgunakan untuk pembuatan akta pengikatan jual beli, bukan akta pengakuan utang sebagamana yang seharusnya dibuat oleh Notaris. Karena merasa terancam terkait status kepemilikan sertifikat hak guna bangunan miliknya, Penghadap pun mengajukan gugatan agar akta jual beli dibatalkan demi hukum. metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini. Secara hukum akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadapnya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari aktanya tersebut.

 

Kata kunci       : Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung jawab


Full Text:

PDF

References


A. Peraturan Perundang-Undangan

.------------, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004. LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

------------, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

B. Buku

Adam, Muhammad. Asal-Usul dan Sejarah Notaris, Bandung: Sinar Baru, 1985.

Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

¬¬¬¬¬¬¬----------------. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

¬---------------------. Hukum Perikatan (Law of Obligation), Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Badrulzaman, Mariam Darul. KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1983.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Darwan Prinst, Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Djojodirdjo, M.A.Moegni. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Dworkin, Ronald. Legal Research. Daedalus: Spring, 1973

Efendi, Masyhur. Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fatahna, Muchlis dan Joko Purwanto, ed., Notaris Berbicara Soal Kenegaraan, Jakarta: Watampone Press, 2003.

F.Sugen Istanto, Hukum Internasional, Jogjakarta: UAY Press, 1994.

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

----------------. Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Bandung: PT Citra Adhitya Bakti, 2005.

Gautama, Sudargo. Pengertian tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1973.

Tan Thong Kie. Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Kohar, A. Notaris dalam Praktek Hukum, Bandung: Alumni, 1983.

------------. Notaris Berkomunikasi, Bandung:Alumni, 1984.

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Mamudji, Sri. et.al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

M.Echols, John dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mulyatno, Arvan. Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Rachmadi, Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Notodisoerjo, R.Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993.

Pitlo, A. Pembuktian dan Daluwarsa, alih bahasa M.Isa Arief, Cet.2, Jakarta: Intermasa, 1986.

Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Semarang: Aneka Ilmu, 2008.

Prodjodikoro,Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian, Jakarta: Mandar Maju, 2011.

----------------------------. Perbuatan Melawan Hukum, Cet.8, Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Rizal, Nurman. Implementasi UUJN Kaitannya dengan Pengawasan. Renvoi 30 (November 2005): 2005.a:Pradnya Paramitha, 1996.

Saleh, K. Wantijk., Hak Anda atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Salim, Hukum Kontrak, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi” Reader III, Jilid I, 1991.

Soedjendro, Kartini. Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.

-------------------------, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. ed. 1. cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

----------, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2004

----------. Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Suryatin, R. Hukum Perikatan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Sukisno, Djoko. Pengambilan Fotocopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Mimbar Hukum volume 20 nomor 1, 2008.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Surachmad, Winarno. Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi ilmiah, Bandung: CV Tarsito, 1973.

Wiradipradja, Endang Saefullah. Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Monteral 1999, Bandung: Kiblat Utama, 2008.

Vollmar, H.F.A. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, (Jakarta: CV. Rajawali, 2007)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

C. Makalah

Herlien Budiono, Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.IV., 3 November 2006.

Podista, Chai. “Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research”, dalam Attig, et. Al Field Manual on Selected Qualitative Research Methods. Thailand: Instititute for Pupolation and Social Research, Mahidol University, 1991.

Sugiyarti, Gemi. “Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Utang Piutang Di Wilayah Jakarta Selatan), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang,2008.

Tjoanda, M. Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi Vol.16 No.4 Bulan Oktober - Desember 2010.

Van Mourik, M.J.A. Civil Law and the Civil Law Notary in a Modern World, Media Notariat Nomor 22-23-24-25, Januari-April-Juli-Oktober 1992.

D. Publikasi Elektronik

Kusuma,Welin. “Profesi Notaris” http://welinkusuma.blogspot.com/2008/05/profesi-notaris.html diakses 18 Juli 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter