KEBERLAKUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN NO.344 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 666/PDT.G/2016/PN.BKS JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 460/PDT.G/2013/PN.BKS

Oloando Kristi Tampubolon

Abstract


Pria dan wanita yang telah menikah salah satu akibat hukum yang timbul adalah persatuan harta atau harta bersama. Seiring berjalan waktu, tidak dapat dipungkiri pria dan wanita tersebut berpisah karena kematian ataupun perceraian. Jika karena perceraian maka status harta bersama tersebut menjadi pertanyaan yakni menjadi milik siapa. Dalam hal ini terhadap pembagian tersebut bisa diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana kesepakatan ini bisa dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Contohnya adalah Akta Perdamaian. Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. BerdasarkaN pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Pembagian Harta Bersama yang diatur Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Adapun yang menjadi pihak adalah Bernard Lontas Sirat dan Yenny Sari Simanjuntak. Keduanya telah cerai dan sepakat berkaitan dengan pembagian harta bersama dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian, yakni Akta Perjanjian Perdamaian No. 344. Akan tetapi ternyata Yenny menggugat Bernard berkaitan dengan pembagian harta bersama, dengan alasan belum dilakukan pembagian, sehingga keluarlah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Oleh karena itu terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Oleh karenanya ingin dicari pemecahan masalah mengenai produk hukum apa yang berlaku, apakah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 atau Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.

 

 

Kata kunci        : Perdamaian, Pembagian, Putusan


Full Text:

PDF

References


Adi, Rianto. Metode Penelitian Hukum dan Sosial. Jakarta: Granit, 2003.

Anak Agung Istri Agung, “Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian di Pengadilan”, Jurnal Notariil (November 2016), hal 51-68

Andasasmita, Komar. Notaris Selayang Pandang, Cet. Kedua. Bandung : Alumni 1983.

Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cet kedua. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Harahap, M. Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

________________. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta:

Sinar Grafika, 2005.

Hadikusuma, H. Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 176

Harris, Freddy dan Leny Helena. Notaris Indonesia. Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.

Hartanto, J. Andy. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

HS, H. Salim dan H. Abdullah. Perancangan Kontrak dan MOU. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amaendemen IV.

________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji R. Jakarta: Wipress, 2007.

________. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Het Herzien Inlandsh Reglement)

________. Undang-undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432.

________. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076.

________. Undang-undang tentang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019

________. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris. UU No 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491.

________. Undang-undang tentang Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989, LN No.

, TLN No. 3400.

________. Undang-undang tentang Peradilan Umum. UU No. 2 Tahun 1986, LN No.

, TLN No. 3327.

________. Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia (Ordonansi 11 Januari 1860), Staadblad Nomor 3 Tahun 1860.

________. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN 3050

Kie, Tan Thong. Studi Notaris & Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Kohar, A. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung : Penerbit Alumni.

Mamudji, Sri, et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Aribitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty,1998.

__________________. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Moore, Christopher W. Mediasi Lingkungan. Jakarta : ICEL dan CDR Associates, 1995.

Pitlo, A. Pembuktian dan Daluarsa, diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta:

Intermasa, 1986.

Purwaka, Tommy Hendra. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PUAJ, 2011.

Rawls, John Rawls. A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts, London, England :

The Belnap Press of Harvard Universitys Press, 1971.

S, Laurensius Arlima. “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2014.

Salim. Hukum Kontrak, Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Sardjono, H.R., ed. Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian. Jakarta:

Gitama Jaya, 2004.

Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang, Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rinika Cipta, 1993.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Soepomo. Hukum Perdata Adat Jawa Barat, cet. Kedua. Jakarta : Djambatan, 1982.

Subekti. Hukum Perjanjian, Cet. 21. Jakarta : Intermasa, 2005.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Susanto, Herry. Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak.

Yogyakarta : FH UII Press, 2010.

Suseno, Franz Mangis. Berbeut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan.

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Sutantio, Retnowulan. Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi, Cet. 1. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Syaifuddin, Muhammad, et. Al. Hukum Perceraian, cet. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Tresna, R. Komentar HIR. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Visitors
ISSN : 2684-7310 (Media Online)
Web Analytics - StatCounter